Peran KPI dalam Pengawasan Penerapan P3SPS di TV (Studi Kasus Tayangan Program “Modus” Episode: Prostitusi Berkedok Nikah Siri di iNews TV

Salah satu kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah merumuskan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Namun P3SPS dianggap membatasi kreativitas lembaga penyiaran dan isinya multitafsir. Selain itu dalam merumuskan P3SPS KPI tidak melibatkan industri penyiaran, sehingga mereka menilai isi P3SPS itu dibuat secara sepihak. Penelitian ini mengkaji tentang peran KPI dalam pengawasan penerapan P3SPS tayangan program “Modus” Episode Prostitusi Berkedok Nikah Siri di iNews TV. Teori pengawasan digunakan untuk membongkar peran KPI menjalankan amanat UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 menjadikan penyiaran sebagai landasan prinsip pelayanan informasi yang sehat. Teori tanggung jawab sosial mempunyai dasar pemikiran kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan, dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis, berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat karena tayangan yang disiarkan di TV menggunakan frekuensi publik. Penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivisme dengan teori pengawasan dan teori tanggung jawab sosial. Pendekatan penelitian kualitatif, metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPI dalam proses pengawasan penerapan P3SPS kurang optimal. Peran KPI Seharusnya sebagai regulator penyiaran dan berwenang membuat perturan yang wajib dipatuhi oleh industri penyiaran, untuk menekan upaya ekspoitasi frekuensi publik oleh pemilik media melalui penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. KPI harus lebih berani dalam menegakkan peraturan demi menimbulkan efek jera pada stasiun TV yang melanggar. Peneliti menemukan data yang mengidentifikasi KPI memiliki kelemahan dalam penegakan hukum. Khususnya dalam penerapan sanksi administratif. KPI terlihat tidak konsisten dalam memberikan sanksi yang bertingkat, KPI sering memberikan sanksi berulang kepada stasiun TV yang melanggar P3SPS. Kontribusi penelitian ini menggunakan kontribusi akademis, metodologis, praktis, dan sosial